Demokrasi di Belanda dan Indonesia

Printer-friendly versionSend by email

Seminar   a Comprehensive Partnership atau dialog kemitraan menyeluruh antara Indonesia dan Belanda, di gedung parlemen Den Haag, antaranya membahas isu-isu yang berhubungan dengan demokrasi dan penerapan demokrasi.

Seminar Considering ini dihadiri sejumlah anggota DPR Indonesia. Seminar tersebut dilaksanakan oleh Society for International Development atau Organisasi Pembangunan Internasional SID, bersama Instituut untuk Demokrasi Multi-partai dan NCDO, Komisi nasional untuk Kerjasama Internasional dan Pembangunan.

Radio Nederland berbincang-bincang bersama direktur SID dan NCDO, Jos van Gennip, wakil sekretaris fraksi hukum, dan  keamanan PDIP,  Yasonnah Laoly, Ketua Komisi Hubungan Internasional parlemen Belanda, dari partai Kristen Demokrat CDA, Henk Jan Ormel serta wakil sekjen DPP PAN, Agung Mozin.

Tujuan utama
Forum dialog tersebut menampilkan dua tujuan utama. Pertama, isu-isu yang berhubungan dengan demokrasi dan tukar-menukar pengalaman dalam menerapkan demokrasi. Kedua dasar kerjasama untuk meningkatkan peran partai politik dalam mendorong demokrasi di negara masing-masing.

Sebelumnya Menteri luar negeri, Hassan Wirayudha dan mantan Menteri luar negeri Bernard Bot telah menandatangani rangka kerjasama comprehensive partnership, persetujuan kemitraan Desember 2006 silam, di Jogjakarta. Persetujuan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka persetujuan kemitraan tersebut, parlemen Belanda mengundang sejumlah anggota parlemen dan partai-partai di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari pertemuan politisi dua negara.

Jos van Gennip berkomentar:” Kami harapkan bisa belajar dari anggota parlemen Indonesia, masalah yang mereka hadapi, apa tantangan besar, apa tujuan utama dan apa artinya tugas mereka bagi dunia. Kita bisa belajar satu sama lain. Tetapi yang utama Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan Belanda punya peranan cukup penting di Eropa”.

Kerjasama dalam bidang ekonomi
Langkah baru ini, patut disambut gembira demikian Yasonnah Laoly dan Agung Mozin. Mereka mengharapkan Belanda dapat membantu memperbaiki ekonomi di Indonesia. “Persoalan yang besar bagi bangsa ini, adalah persoalan ekonomi. Tanpa kemajuan ekonomi yang baik kita tidak akan bisa mempromosi demokrasi dengan baik. Saya kira pemerintah Belanda harus berpikir secara keras dalam membangun kerjasama dalam bidang ekonomi”. Jelas Yasonnah Laoly.

Sementara Agung Mozin berharap Belanda dapat memperhatikan persoalan demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. “Persoalan mendasar setelah reformasi masyarakat menantikan reformasi itu apa, maka itu kita minta salah satunya adalah Belanda, melalui parlemen agar bersungguh-sungguh dalam kebijakan nasionalnya memberikan atensi yang cukup kuat terhadap persoalan demokrasi yang sedang dibangun oleh Indonesia”.

Rancangan kemitraan
Menurut Ketua Komisi Hubungan Internasional parlemen Belanda, dari partai Kristen Demokrat CDA Henk Jan Ormel:”Belanda bisa belajar banyak dari Indonesia, misalnya cara Indonesia menangani keragaman suku, dan kepercayaan agama. Belanda bisa belajar bagaimana harus menghadapi negara-negara adikuasa ekonomi dan ASEAN. Indonesia bisa memakai Belanda sebagai jembatan ke Uni Eropa. Sementara Belanda bisa memakai Indonesia sebagai jembatan ke ASEAN. Saya berpendapat Belanda harus membantu Indonesia, juga secara finansial. Tetapi bantuan itu tidak dalam bentuk pengurangan utang. Jadi Belanda memang harus membantu Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia juga harus memulai langkah-langkah yang dibutuhkan, dengan memberantas korupsi serta meningkatkan good governance.

Rancangan kemitraan menyeluruh adalah dasar kerjasama kedua negara yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, dengan tujuan utama membangun kedua negara demikian Duta Besar RI, bpk. Junus Effendie Habibie.

Beragam suku, agama dan budaya
Cukup banyak pelajaran yang bisa dipetik politisi Indonesia dari Belanda dan yang tak kalah penting sebagai negara dengan beragam suku, agama dan budaya banyak yang bisa dipelajari politisi Belanda dari Indonesia. Tiga politisi Indonesia Fitra Arsil, Achyar Eldine dari partai PKS serta Husnan Bey Fananie dari PPP, memberikan pendapat mereka. Pertanyaan pertama adalah Belanda harus belajar dari Indonesia? Achyar Eldine dari PKS menjawab

Achyar Eldine: “Banyak sekali. Walaupun Indonesia baru bediri 60 tahun, namun visi pembangunan, visi kebangsaan, visi kebersamaan yang selalu mempersatukan. Serta ada beberapa hal yang bisa saling dikerjasamakan mengenai sistem pemerintahan pembangunan”.

Sementara Husnan Bei Fananie dari PPP menambahkan: “Isyu demokrasi itu selalu berhadapan dengan dua hal. Pertama soal kebebasan, kedua sering dipertentangkan dengan soal keamanan, ketertiban. Demokrasi di setiap negara itu berbeda. Dalam konteks berbeda dalam budaya, dalam pemahaman, demokrasi dalam konteks global adalah bagian-bagian toleran, bagian hak-hak pribadi. Toleran itu seperti mixer blender, dia yang mengaduk, dia yang memfilter kira-kira apa yang bisa dipakai di Belanda. Dan apa yang bisa dipakai di Indonesia dari konteks demokrasi yang global tadi.

Demikian bincang-bincang Radio Nederland bersama tiga politisi Indonesia, Fitra Arsil, Achyar Eldine dari partai PKS serta Husnan Bey Fananie dari PPP.

Sumber: 
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/tema/stasiun_eropa/demokrasi_bld_ind070606-redirected

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.